Ini sebuah langkah konkret untuk mewujudkan Asta Cita , terutama poin keenam: membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono menegaskan, bahwa Kopdes Merah Putih bukan sekadar program ekonomi biasa, melainkan gerakan nasional untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat.

” Koperasi Desa Merah Putih adalah gerakan negara, bukan hanya program pemerintah biasa. Ini adalah upaya menyelamatkan ekonomi rakyat dengan mengembalikan koperasi pada fungsi aslinya sebagai soko guru ekonomi rakyat,” ujarnya dalam sebuah dialog belum lama ini.

Baca Juga: Kompensasi Pengalihan Sebagian TKD, Pendanaan Kopdes Merah Putih Capai Rp16 Triliun

Diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah, program Kopdes Merah Putih kini telah mencapai seluruh target tahun pertamanya.Sebanyak 80.081 koperasi telah memiliki legalitas penuh dan lebih dari 65% di antaranya telah memasuki fase operasional aktif di berbagai sektor, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pengelolaan hasil pertanian, hingga layanan kesehatan desa.

Sebagian besar koperasi telah membuka gerai desa dan gudang distribusi, berfungsi sebagai penyalur bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, pupuk bersubsidi, serta LPG 3 kilogram. Selain itu 20.000 koperasi kini juga berperan sebagai offtaker hasil produksi petani dan nelayan, memasarkan produk pertanian dan perikanan ke pasar regional dan nasional.

Ferry menjelaskan, bahwa Kopdes Merah Putih ini menjadi salah satu upaya pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, dia meyakini Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi ini bisa menjadi pelopor yang mampu mengangkat derajat perekonomian desa.

“Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya,” ujar Ferry.

Lebih lanjut Ferry menjelaskan, bahwa setiap koperasi desa mendapatkan plafon modal sebesar Rp3 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian akan digunakan membangun gudang, gerai, dan sarana pendukung yang akan menjadi aset milik desa dan dikelola koperasi.

“Total modal yang dialokasikan mencapai Rp240 triliun. Ini bukan pengeluaran yang tidak menghasilkan, melainkan investasi yang akan menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa,” jelas dia.