“Pemerintah daerah harus berpikir keras untuk menggenjot economic growth, tidak semua punya tambang, sawit. Karena itu, dunia industri kreatif sebetulnya punya prospek yang sangat strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar dia dalam Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025, di Jakarta.

Baca Juga: Dirjen Kemenkeu Ungkap Kunci Pendorong Ekonomi Indonesia Sejajar dengan Negara Maju

Bima menyoroti tiga kendala utama yang masih menghambat pertumbuhan industri kreatif, yakni sistem perizinan yang belum baku, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta prosedur administrasi yang masih manual. Ia merekomendasikan penyederhanaan pelayanan perizinan melalui peraturan terpadu dan pembentukan kota percontohan sebagai pilot project pengembangan ekosistem kreatif di daerah.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal Edwin Manansang, menegaskan musik nasional sebagai pilar penting dalam ekonomi kreatif. Ia menyebut sektor musik sebagai new engine of growth yang mampu menimbulkan efek berganda terhadap industri alat musik, festival budaya, film, gim, hingga konten digital. “Kegiatan musik dapat berdampak lebih luas dan signifikan pada sektor pariwisata, teknologi digital, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Rizal juga merekomendasikan kebijakan strategis seperti integrasi pertunjukan musik dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi digital, digitalisasi sistem perizinan, peluncuran sistem OSS yang lebih efisien, serta percepatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di sektor kreatif. “Musik diarahkan pada penguatan ekosistem yang berbasis kekayaan intelektual, meningkatkan kontribusi musik terhadap ekonomi nasional,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah pelaku industri seperti President Director Java Jazz Production, Dewi Gontha, dan Direktur Festival Pestapora, Kiki Aulia Ucup, turut menegaskan besarnya dampak ekonomi dari kegiatan musik terhadap tenaga kerja dan pelaku UMKM.