Polisi Harus Lepas dari Praktik Politik dan Militeristik

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira berharap reformasi Polri menyelesaikan akar persoalan di tubuh kepolisian, mulai dari budaya kekerasan, dominasi dalam proses penyidikan, hingga kurangnya mekanisme check and balances. Polisi pun harus lepas dari praktik politik dan gaya militeristik.

Hal itu ditujukan agar Polri dapat melayani masyarakat dengan optimal. “Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan,” ujar Andreas, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Reformasi Polri dan Ketegangan Senyap antara Kapolri dan Presiden

“Kami juga mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional,” tambahnya.

Di sisi lain, Andreas berharap isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu masalah yang diprioritaskan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto.