JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan ( OTT ) di Riau pada Senin (3/11/2025). Dari giat tersebut, ditangkap beberapa orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid .
“Yang pertama Kepala Daerah atau Gubernur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo , Selasa (4/11/2025).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR Ferry Yunanda. Ketiga orang ini tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.35 WIB. “Kemudian lima Kepala UPT,” ujarnya.
Selanjutnya, pihak yang tertangkap lainnya adalah Tata Maulana selaku orang kepercayaan Abdul Wahid. Ia tiba di Gedung KPK pada pukul 18.56 WIB.
Selain itu, Dani M. Nursalam selaku tenaga ahli gubernur turut diperiksa KPK. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan setelah ia menyerahkan diri ke KPK.
Analis Kebijakan Publik Said Didu membeberkan pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan soal proyek kereta cepat Whoosh. Foto/Istimewa
JAKARTA – Analis Kebijakan Publik Said Didu membeberkan pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan soal proyek kereta cepat Whoosh. Data ini pun bisa dipakai oleh KPK untuk menelusuri dugaan adanya korupsi dari proyek tersebut.
“Saya nyebutkan peluang-peluangnya dan saya sebutkan siapa yang bertanggung jawab untuk ditanya (oleh KPK),” kata Said dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (21/10/2025).
Said menyoroti pihak yang mengusulkan pemindahan proyek ini yang semula direncanakan dengan Jepang justru akhirnya beralih ke China. KPK, menurutnya, bisa memanggil sosok yang memindahkan tender tersebut.
Baca juga: Mantan Penyidik KPK Ungkap Teknik Telusuri Dugaan Korupsi Whoosh: Jangan Penggal Kepala Naga Dulu
“Satu, siapa yang mengusulkan pemindahan dari Jepang ke China? Pasti ada yang mengusulkan. Jadi panggil saja. Problemnya karena saat itu Jonan tidak mau terlibat. Biasanya kali ini harusnya Menteri Perhubungan. Saya nggak tahu siapa yang ditugaskan Jokowi karena Jonan nggak mau,” ucapnya.
Dia lantas menyoroti pihak yang menyetujui dan menetapkan nilai awal proyek berdasarkan studi kelayakan yang dibuat cina mencapai USD 5,5 miliar. Dalam hal ini, dia menyoroti Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Soemarno.
Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi DJKA. Foto/SindoNews.
JAKARTA – Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub 2019-2022.
Sudewo diperiksa sekitar 5,5 jam sejak pertama kali tiba pada pukul 09.45 WIB. Sudewo baru meninggalkan gedung antirasuah itu pada pukul 15.03 WIB. Saat keluar dari Gedung KPK, Sudewo dikawal secara ketat oleh pengawal-pengawalnya.
Sudewo mengaku diperiksa sebagai saksi pada perkara ini. “Saya dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan kereta api,” ujar Sudewo, Senin (22/9/2025).
Baca juga: KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Perkara Dugaan Korupsi DJKA
Sudewo tak banyak bicara setelahnya. Ia hanya membantah melakukan pengembalian uang terkait perkara ini. “Enggak ada pengembalian uang,” sambungnya.