Arsip Tag: Purbaya

Purbaya Terfavorit, Bahlil Paling Tidak Disukai

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto/Instagram Bahlil Lahadalia

JAKARTA – Lembaga Indonesia Social Insight (IDSIGHT) merilis hasil risetnya mengenai kinerja Kabinet Merah Putih dalam setahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat penilaian positif sangat tinggi, mencapai 83,7%.

“Meskipun baru sebulanan menjabat, Menkeu Purbaya menjadi sosok paling difavoritkan oleh publik di antara deretan para pembantu Presiden Prabowo,” ujar Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Sebaliknya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia paling tidak disukai publik dengan penilaian negatif tertinggi hingga 78,4%. Kontroversi serta beragam kebijakan tidak populer Bahlil bakan memunculkan desakan untuk dilakukan penggantian pada reshuffle kabinet berikutnya.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Penilaian Positif Tembus 77,5% Versi Riset IDSIGHT

IDSIGHT melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun milik menteri/kepala badan atau kementerian. Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 24 September-3 Oktober 2025.

“Pergantian tim ekonomi memang sempat menimbulkan pesimisme, tetapi publik juga resah dengan kebijakan Sri Mulyani yang dituding biang kenaikan pajak,” jelas Johan.

Rumah Sri Mulyani menjadi salah satu sasaran penjarahan, hingga berembus kabar pengunduran diri. Gaya berbeda yang ditampilkan Purbaya dengan lugas, blak-blakan, dan turun ke lapangan menjadikannya sebagai idola baru masyarakat. “Kehadiran Menkeu Purbaya membangkitkan optimisme akan adanya perbaikan ekonomi dan bersih-bersih di pemerintahan,” tegas Johan.

Baca juga: MBG Peringkat 3 Program Prioritas, Publik Mendesak Evaluasi dan Perbaikan

Gebrakan Purbaya mengucurkan dana Rp 200 triliun yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) kepada bank-bank Himbara ditujukan untuk disalurkan pada kredit produktif, khususnya bagi industri padat karya yang banyak menyerap lapangan kerja serta sektor UMKM.

[ad_2]

Purbaya Ungkap Rp234 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank, DPR: Belanjakan untuk Program Rakyat

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp234 triliun mengendap di bank. Foto: Dok Sindonews

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Eka Widodo menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkapkan dana pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp234 triliun yang mengendap di bank. Dana itu harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.

Edo, sapaan akrab Eka Widodo mendesak pemda mempercepat realisasi anggaran. Dana yang terlalu lama mengendap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Baca juga: Cukai Rokok Batal Naik, Purbaya Diminta Tak Gentar

“Dana sebesar itu seharusnya segera dibelanjakan untuk program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan sampai APBD hanya menjadi angka di atas kertas tanpa realisasi nyata di lapangan,” ujar Edo, Rabu (22/10/2025).

Legislator Fraksi PKB ini menilai kondisi saat ini penting untuk menjaga sirkulasi ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar.

[ad_2]

Cari Tambahan Pembiayaan, Purbaya Siapkan Surat Utang Baru Dim Sum Bond

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi atau dim sum bond pada kuartal IV-2025. Foto/Dok

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi atau dim sum bond pada kuartal IV-2025. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui berbagai instrumen obligasi internasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto menjelaskan bahwa penerbitan dim sum bond masih dalam tahap persiapan dan akan disesuaikan dengan ketentuan pasar modal yang berlaku.

“Dim sum bond kita masih consider di kuartal IV. Memang sekarang sudah masuk kuartal IV sih, tapi saya di constraint protokol di pasar modal, saya nggak boleh ngomong terbitkan dim sum bond tanggal sekian, 20 Oktober misalnya. Makanya kenapa kami sampaikan normatif karena secara aturan pasar modal nggak boleh,” kata Suminto dalam Media Gathering di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Baca Juga: Bocor 46 Nama Konglomerat Pembeli Patriot Bond Keluaran BPI Danantara, Asli?

Suminto menambahkan, meski rencana penerbitan sudah dijadwalkan pada akhir tahun ini, besaran nominalnya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan kas negara.

“Kalau di pasar global kita nggak boleh umumkan secara spesifik, tapi kami masih dalam konteks strategi issuance kita di kuartal IV,” tutur Suminto.

Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu menerbitkan surat utang global berdenominasi dolar Australia atau Kangaroo Bond pada 7 Agustus 2025 melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN).

[ad_2]

Utang Pemerintah Capai Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya: Itu Masih Aman

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Menkeu Purbaya menegaskan, bahwa posisi utang pemerintah pusat yang mencapai Rp9.138,05 triliun per akhir Juni 2025 masih berada pada batas aman dan tidak seharusnya dijadikan sentimen negatif. Foto/Dok

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa posisi utang pemerintah pusat yang mencapai Rp9.138,05 triliun per akhir Juni 2025 masih berada pada batas aman dan tidak seharusnya dijadikan sentimen negatif terhadap perekonomian nasional.Purbaya menjelaskan, tolok ukur utama risiko utang bukanlah nilai nominal absolutnya, melainkan rasio utang dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kan kalau acuan utang bahaya besar atau enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya. Ini kan Rp9.000 triliun itu sekarang masih di bawah 39 persen dari PDB, kan? Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman,” ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menyebut rasio utang Indonesia saat ini masih di bawah 39 persen dari PDB, jauh di bawah batas kriteria Maastricht 60 persen, dan jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju. Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp9.138 Triliun, Terbesar dari Pinjaman Luar Negeri

“Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman. Kita aman, masih di bawah 40, Maastricht kritikan 60 persen,” tegas Purbaya.

Sebagai perbandingan, Purbaya menyebut rasio utang di sejumlah negara lain berada jauh di atas Indonesia. “Negara-negara apa di atas 80, banyak yang 400, bahkan Jerman 100. Amerika 100 persen lebih, Jepang 250 persen lebih. Jadi Singapura juga tinggi sekali. Jadi dengan standar itu kita aman,” jelasnya.

Oleh karena itu, Purbaya meminta publik untuk tidak menjadikan utang sebagai sumber sentimen negatif. Baca Juga: Ekonom Kritik Kebijakan SAL: Berutang Ugal-ugalan dan Potensi Pengelolaan Tak Optimal

“Jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita. Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada di mana-mana, kita cukup beda,” katanya.

[ad_2]

Wacana APBN Dipakai buat Rehabilitasi Pondok Pesantren, Purbaya: Baru Baca di Media

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Menkeu Purbaya menyatakan, bahwa dirinya belum menerima detail maupun usulan resmi terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun atau merehabilitasi Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Foto/Dok

BOGOR – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, bahwa dirinya belum menerima detail maupun usulan resmi terkait wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) untuk membangun atau merehabilitasi Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Purbaya mengaku baru mengetahui ide tersebut melalui pemberitaan media massa.

“Terus untuk pondok pesantren. Pondok Pesantren (ponpes) juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja,” kata Purbaya saat media gathering via Zoom, Jumat (10/10/2025).

Wacana ini muncul menyusul musibah tragis ambruknya gedung bertingkat di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September 2025 yang menewaskan hingga 67 orang. Tragedi tersebut memicu perdebatan publik tentang standar keamanan bangunan dan kelayakan infrastruktur di lembaga pendidikan berbasis agama.

Baca Juga: Pemerintah Fokus Rehabilitasi Pesantren Tidak Mampu dan Rawan

Purbaya menegaskan, Kemenkeu tidak dapat mengambil keputusan sebelum menerima proposal yang jelas mengenai siapa pengusul dan seperti apa skema yang diajukan. “Tapi saya belum tahu siapa yang propose. Seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu sampai dalam proposalnya,” ujar Purbaya.

Ide pembangunan ponpes menggunakan dana negara ini memicu pro dan kontra di kalangan publik. Di satu sisi, usulan ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan ribuan santri, terutama setelah diketahui bahwa ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny diduga kuat disebabkan oleh kelalaian pendiri ponpes dalam proses pembangunan yang tidak sesuai standar teknis.

Pihak yang mendukung penggunaan APBN berargumen bahwa ponpes sebagai lembaga pendidikan yang telah lama menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional berhak mendapatkan alokasi dana untuk memastikan infrastruktur yang aman dan layak.

[ad_2]

Purbaya Datang! IHSG Berpesta Tembus 8.250, Nilai Transaksi Ditutup Rp30,23 Triliun

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Bahkan pergerakan IHSG sempat mencetak rekor baru hingga 8.273, sempat konsolidasi meski masih bertahan di zona hijau. Foto/Dok

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini ditutup menguat 1,04% ke posisi 8.250,94 pada Kamis (9/10/2025). Bahkan pergerakan IHSG sempat mencetak rekor baru hingga 8.273, sempat konsolidasi meski masih bertahan di zona hijau dengan level terendah di 8.159.

Pada penutupan IHSG hari ini, ada sebanyak 455 saham menguat, 245 turun, dan 256 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp30,23 triliun, dengan volume 36,31 miliar lembar saham.

Seluruh indeks pendukung kompak naik meliputi IDX30, LQ45, JII, dan MNC36. Sektor penopang indeks datang dari transportasi naik 3,14%, keuangan 1,14%, dan konsumer siklikal-nonsiklikal naik di atas 1%.

Baca Juga: Purbaya Yakin IHSG Bakal Melesat ‘To the Moon’ dalam Waktu Dekat

Saham pemimpin top gainers LQ45 adalah PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menanjak 6,09% ke Rp7.400, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) naik 4,66% ke Rp1.235, dan PT Indosat Tbk (ISAT) melesat 4,12% ke Rp1.895.

[ad_2]

Bank Dunia Kerek Proyeksi Ekonomi Indonesia Jadi 4,8%, Ada Peran Purbaya?

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Suasana gedung pencakar langit tampak dari ketinggian di Jakarta. FOTO/dok.Sindonews

JAKARTA – Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,8%, naik tipis dari prediksi sebelumnya sebesar 4,7% yang dirilis pada April. Revisi ini tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025.

Meski menunjukkan perbaikan, Bank Dunia tetap mengingatkan bahwa prospek ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) secara keseluruhan cenderung melambat pada 2025 dan kembali melemah pada 2026. Perlambatan ini dipicu meningkatnya ketidakpastian global, pembatasan perdagangan, serta melemahnya momentum ekonomi dunia.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menjelaskan pertumbuhan agregat di kawasan EAP diproyeksikan sebesar 4,8% pada 2025 dan turun menjadi 4,3% pada 2026.

“Banyak perusahaan di kawasan ini menunda ekspansi karena masih bersikap wait and see terhadap ketidakpastian global dan kebijakan perdagangan,” ujar dia dikutip dari laporan Bank Dunia, Kamis (8/10).

Baca Juga: Diprotes Gubernur se-Indonesia, Purbaya: TKD Bisa Naik Lagi Kalau Ekonomi Pulih

Bank Dunia memproyeksikan, penurunan pertumbuhan sebesar satu poin persentase di negara-negara G7 dapat memangkas laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang Asia Timur dan Pasifik hingga 0,6 poin pada tahun berikutnya. Meski demikian, Indonesia dan China dinilai masih mampu menjaga pertumbuhan relatif stabil di kisaran 5% berkat peran kuat pemerintah.

Laporan tersebut mencatat, komposisi belanja pemerintah Indonesia yang masih dominan pada subsidi pangan, energi, dan transportasi, serta investasi yang diarahkan negara, perlu dioptimalkan agar lebih berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Namun, Indonesia tetap diapresiasi karena mampu menjaga defisit fiskal dalam batas aman sesuai aturan.

[ad_2]

Posisi Wamenkeu Kosong, Purbaya: Untuk Sementara Saya Handle

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Menkeu Purbaya memastikan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang ditinggalkan Anggito Abimanyu pasca dilantik menjadi Ketua LPS, untuk sementara akan dipegang langsung olehnya. Foto/Dok

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang ditinggalkan Anggito Abimanyu pasca dilantik menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ), untuk sementara akan dipegang langsung olehnya. Purbaya menjelaskan, belum ada keputusan pengganti Wamenkeu yang baru.

“Dia enggak wamen lagi, dia ketua LPS sekarang. LPS kan gede, jadi jangan dirangkap,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Rabu (8/10/2025).

Untuk sementara waktu, Purbaya memilih untuk menangani langsung tugas-tugas Wamenkeu agar koordinasi di internal Kementerian Keuangan tetap berjalan efektif. “Untuk sementara ya, sudah saya handle dulu,” ujarnya.

Baca Juga: Giliran Bank Daerah Dapat Kucuran Dana Pemerintah, Purbaya: Saya Punya Rp275 Triliun

Purbaya juga menyebut, sebelumnya sempat ada pertanyaan mengenai kemungkinan posisi tersebut segera diisi kembali, namun dirinya menilai lebih baik ditangani langsung ketimbang berlapis komando.

“Ada yang nanya saya, saya bilang saya aja. Daripada saya pusing jadi two step, mendingan langsung aja,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah posisi Wamenkeu akan benar-benar ditiadakan, Purbaya menyiratkan kemungkinan formasi saat ini akan dipertahankan. “Kelihatannya akan seperti ini terus, dua wamen cukup. Irit gaji juga,” ucapnya sambil tertawa.

[ad_2]

Dapat Duit Rp10 Triliun dari Purbaya, Dirut BSI: Sebentar Lagi Juga Habis

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo memastikan, dana penempatan pemerintah senilai Rp10 triliun sudah disalurkan ke berbagai sektor riil dan produktif. Foto/Dok

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau Bank BSI melaporkan telah menyalurkan lebih dari 50% dari total dana penempatan pemerintah senilai Rp10 triliun melalui skema penempatan dana di bank-bank milik negara (Himbara). Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo memastikan, bahwa dana tersebut sudah disalurkan ke berbagai sektor riil dan produktif.

“Kalau Pak Menteri ke kantor, nanti saya ceritakan. Pokoknya sudah lebih tinggi dari 50 persen. Tapi untuk angka pastinya, nanti ya,” ujar Anggoro di sela-sela Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Anggoro menjelaskan, dana penempatan itu difokuskan untuk pembiayaan berbasis syariah, terutama sektor-sektor yang mendukung perekonomian masyarakat seperti UMKM, pembiayaan haji dan umrah, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Baca Juga: Kebagian Dana Rp55 Triliun dari Purbaya, Bank Mandiri Sudah Salurkan 63 Persen

“Oh iya, UMKM yang terkait dengan ekosistem haji, umrah, ekonomi Islam, gadai juga termasuk, cicil emas termasuk, juga supply chain di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Selain itu, kami juga bisa membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terkait dengan ekosistem kami,” tutur Anggoro.

Sambung Anggoro menambahkan, permintaan pembiayaan di sektor syariah yang terus meningkat membuat penyerapan dana tersebut berlangsung cepat. Dengan demikian, Anggoro optimistis dana Rp10 triliun itu akan tersalurkan seluruhnya sebelum akhir tahun.

[ad_2]

Menkeu Purbaya Lanjutkan Sidak ke Bea Cukai dan Imigrasi Soetta

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melanjutkan agenda inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (6/10/2025) dengan menyambangi Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Foto/Dok

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melanjutkan agenda inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (6/10/2025) dengan menyambangi Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Setelah sebelumnya menyambangi Bank Mandiri untuk memonitor penyaluran kredit, kali ini Purbaya fokus meninjau langsung pelayanan operasional Bea Cukai dan Imigrasi sebagai gerbang utama arus barang dan orang.

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu Purbaya didampingi oleh Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo dan Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana.

“Menkeu Purbaya didampingi oleh Kepala @bcsoetta, Gatot Sugeng Wibowo, dan Kepala @imigrasi.soekarnohatta, Galih Priya Kartika Perdhana meninjau pelayanan operasional @beacukairi di Bandara Soekarno-Hatta,” tulis akun resmi @menkeuri, Senin (6/10/2025).

Baca Juga: Purbaya Ancam Sidak Acak ke Himbara: Saya Muter-muter Biar Mereka Kapok

Menkeu berharap Bea Cukai dapat terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat peran strategisnya dalam mendukung kelancaran arus barang dan daya saing ekonomi nasional.

Sidak Purbaya ke Bea Cukai dan Imigrasi Bandara Soetta ini melengkapi agenda monitoring pada hari yang sama. Sidak ke Bank Mandiri pagi harinya menunjukkan fokus pemerintah pada akselerasi penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi domestik.

Kunjungan ke bandara sore harinya menegaskan fokus pemerintah pada perlindungan perbatasan dan efisiensi logistik sebagai penunjang daya saing global. Kedua instansi di bandara tersebut merupakan garda terdepan dalam menjaga penerimaan negara dan keamanan.

[ad_2]