Kebijakan membeli BBM subsidi hanya untuk kendaraan yang telah melunasi pajak memicu perdebatan setelah diterapkan di Pemerintah Provinsi (Pempov) Nusa Tenggara Timur. Aturan itu menyasar kendaraan penunggak Pajak Kendaraan Bermotor serta kendaraan berpelat nomor dari luar daerah.
Perdebatan bermula dari video viral yang memperlihatkan petugas SPBU menyampaikan rencana pemeriksaan oleh tim satuan tugas mulai 7 Juli 2026. Dalam unggahan tersebut, kendaraan yang pajaknya tertunggak disebut akan diberi stiker merah dan tidak dilayani membeli BBM subsidi.
Sebaliknya, kendaraan dengan kewajiban pajak yang telah dibayarkan disebut memperoleh stiker biru sebagai tanda dapat mengakses Pertalite atau Solar bersubsidi. Informasi itu kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara kepatuhan membayar pajak kendaraan dan hak mendapatkan energi bersubsidi.
Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan kebijakan tersebut tetap berlaku untuk menegakkan asas keadilan dan menjaga kuota subsidi. Menurutnya, masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak tidak seharusnya kehilangan akses karena kuota digunakan kendaraan yang belum patuh.
Dasar Aturan BBM Subsidi dan Pajak Kendaraan
Dasar kebijakannya adalah Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Peraturan itu diterbitkan ketika tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di NTT disebut masih berada di bawah 50 persen.
Pasal 5 Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 melarang kendaraan dalam daerah yang belum melunasi PKB menggunakan BBM subsidi. Larangan tersebut diterapkan pada seluruh SPBU di NTT melalui identifikasi kendaraan secara manual maupun elektronik.
Identifikasi elektronik dirancang melalui integrasi data antara Badan Pendapatan dan Aset Daerah dengan badan usaha penyalur BBM. Pergub yang sama juga melarang kendaraan bermotor berplat luar NTT menggunakan BBM subsidi di seluruh SPBU wilayah provinsi tersebut.
Pemerintah daerah menyebut evaluasi menemukan kuota Pertalite dan Solar subsidi cepat habis di sejumlah SPBU karena digunakan kendaraan penunggak pajak dan pelat luar. Kebijakan kemudian diposisikan sebagai langkah untuk menjaga distribusi agar manfaat subsidi lebih banyak diterima masyarakat setempat.
Menanggapi ini, dalam keterangan resminya, Pertamina Patra Niaga menyatakan tetap berkomitmen menyalurkan BBM subsidi berdasarkan kuota dan titik layanan yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, aparat, dan pemangku kepentingan mengenai tata kelola distribusi di setiap wilayah.
Pertamina turut memastikan persediaan BBM, terutama produk bersubsidi, berada dalam kondisi aman dan disalurkan sesuai koordinasi dengan pemerintah daerah. Terminal BBM juga diprioritaskan melakukan pengiriman pada pagi hari sebagai langkah mitigasi untuk memenuhi kebutuhan lebih awal.
Pernyataan tersebut belum menjawab secara terperinci perdebatan mengenai dasar penambahan syarat pembayaran PKB dalam pembelian BBM subsidi. Pertamina lebih menekankan komitmen menjalankan penugasan pemerintah serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah.
Pengamat Menilai Tidak Ada Korelasi Langsung
Di tengah penerapan aturan tersebut, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel Ahmad Safrudin menyampaikan kritik keras. Ia menilai tidak ada korelasi langsung antara kriteria penerima BBM subsidi dan kewajiban pemilik kendaraan membayar pajak tahunan, seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (07/07/2026).
Safrudin berpendapat akses terhadap BBM subsidi berkaitan dengan kebijakan energi dan perlindungan masyarakat berdasarkan prinsip kesejahteraan dalam konstitusi. Sementara itu, PKB merupakan kewajiban atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan yang pengaturannya berada dalam rezim perpajakan daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan PKB sebagai pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Aturan itu memberi pemerintah daerah landasan memungut pajak dan mengelola penerimaan sesuai kewenangannya.
Safrudin menilai pemda seharusnya meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan, pendataan, penagihan, dan strategi yang langsung menyasar wajib pajak. Menurutnya, kegagalan mencapai target penerimaan PKB tidak tepat dibebankan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima subsidi energi.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperbaiki pembangunan serta pemeliharaan jalan, rambu, dan fasilitas kendaraan bermotor agar masyarakat merasakan manfaat pajak. Kondisi jalan yang rusak, menurutnya, dapat menjadi kampanye negatif yang menurunkan kemauan pemilik kendaraan memenuhi kewajiban PKB.
Kritik tersebut menyoroti perbedaan sumber kewenangan antara pengelolaan pajak daerah dan penetapan penerima subsidi BBM. Karena keduanya memiliki tujuan, pembiayaan, serta aturan berbeda, pengaitan langsung antara tunggakan PKB dan pembelian BBM subsidi dinilai memerlukan dasar hukum kuat.
Safrudin juga mengkritik kinerja sebagian aparatur pemerintah daerah dan petugas pajak yang dinilai belum optimal mengejar tunggakan. Pemerintah, menurut dia, perlu memperbaiki efektivitas pemungutan sebelum membebankan konsekuensi kegagalan tersebut kepada penerima BBM subsidi.
Apakah BBM Subsidi Merupakan Hak Setiap Warga?
Pasal 33 UUD 1945 menempatkan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan mengamanatkan efisiensi berkeadilan. Namun, ketentuan itu tidak secara sederhana berarti setiap warga otomatis berhak memperoleh seluruh jenis BBM subsidi tanpa pembatasan.
Penerima dan tata kelola BBM subsidi tetap ditentukan melalui kebijakan pemerintah berdasarkan jenis kendaraan, kelompok pengguna, kuota, serta mekanisme pengawasan. Karena itu, perdebatan hukum utamanya adalah apakah pemerintah provinsi berwenang menambahkan kepatuhan PKB sebagai syarat pembelian.
Pergub NTT memang secara eksplisit memuat larangan bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan dari luar daerah untuk menggunakan BBM subsidi. Kendati demikian, kritik muncul karena kebijakan energi bersubsidi umumnya berada dalam kerangka penugasan pemerintah pusat dan regulasi sektor energi.
Sejumlah praktisi hukum bahkan menilai pengaitan pembayaran PKB dengan pembelian BBM subsidi berpotensi melampaui kewenangan pemerintah daerah. Pandangan tersebut masih merupakan pendapat hukum dan belum dengan sendirinya membatalkan keberlakuan Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025.
Safrudin menyebut kebijakan tersebut keliru apabila persoalan rendahnya penerimaan pajak diselesaikan dengan membatasi akses terhadap BBM subsidi. Ia mendorong pemda menggunakan instrumen penagihan dan penegakan hukum perpajakan yang relevan, bukan mencampurkannya dengan distribusi energi.
Menurutnya, kesalahan atau kegagalan petugas memungut pajak tidak seharusnya ditimpakan kepada masyarakat penerima subsidi. Penindakan terhadap penunggak PKB dinilai perlu dilakukan melalui mekanisme perpajakan dan lalu lintas yang memiliki dasar hukum sesuai kewenangan instansi terkait.
Di sisi lain, Pemprov NTT menilai pembatasan dibutuhkan untuk melindungi warga yang patuh dan mencegah kuota cepat habis. Pemerintah provinsi juga beranggapan kendaraan luar daerah semestinya menggunakan alokasi BBM sesuai wilayah registrasi atau tempat asalnya.
Perbedaan pandangan itu memperlihatkan benturan antara tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan prinsip penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan daerah dapat dipandang efektif secara administratif, tetapi tetap harus selaras dengan hierarki peraturan dan kewenangan pemerintah pusat.
Pajak Kendaraan Tetap Wajib Dibayarkan
Masyarakat perlu memahami bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan tetap berlaku meskipun keabsahan pembatasan BBM subsidi diperdebatkan. Menunggak PKB dapat menimbulkan sanksi administratif sesuai ketentuan, tetapi konsekuensinya harus diterapkan berdasarkan aturan yang memiliki dasar kewenangan jelas.
UU Nomor 1 Tahun 2022 menempatkan PKB sebagai salah satu sumber penerimaan pajak provinsi yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan. Pemerintah daerah karena itu tetap berwenang melakukan pendataan, penagihan, dan pemberian sanksi sesuai peraturan perpajakan.
Perdebatan yang muncul bukan mengenai kewajiban membayar PKB, melainkan penggunaan tunggakan pajak sebagai dasar menolak pembelian Pertalite dan Solar subsidi. Dua persoalan tersebut perlu dibedakan agar masyarakat tidak menganggap kritik terhadap Pergub sebagai pembenaran untuk mengabaikan pajak.
Bagi konsumen di NTT, penerapan teknis perlu dipantau melalui informasi resmi pemerintah provinsi, Pertamina, dan pengelola SPBU. Penjelasan terbuka diperlukan mengenai mekanisme stiker, pemeriksaan data, prosedur keberatan, perlindungan data pribadi, serta penanganan kendaraan dalam keadaan darurat.
Kontroversi ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi sebelum kebijakan diterapkan di lapangan agar petugas SPBU tidak menghadapi konflik dengan masyarakat. Sosialisasi yang tidak seragam berisiko melahirkan informasi simpang siur dan memperbesar kesalahpahaman mengenai cakupan wilayah maupun tanggal pelaksanaan.
Pemerintah daerah juga perlu menyediakan mekanisme koreksi apabila data pajak kendaraan tidak sesuai dengan bukti pembayaran pemiliknya. Integrasi sistem elektronik dapat mempercepat pemeriksaan, tetapi kesalahan data berpotensi merugikan konsumen yang sebenarnya telah memenuhi kewajibannya.
