Arsip Tag: soal

Kajian Soal Kenaikan Tarif Transjakarta hingga JakLingko Rampung sebelum Akhir Tahun

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Bus Transjakarta. Foto/Dok SindoNews/Arif Julianto

JAKARTA – Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik dan Sosial Chico Hakim menanggapi isu rencana kenaikan tarif layanan Transjakarta hingga Mikrotrans atau JakLingko di tengah pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, kajian kenaikan tarif yang bergantung pada ability to pay dan willingnes to pay (ATP/WTP) tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini.

“Sebelum akhir tahun,” kata Chico saat dikonfirmasi, Rabu (5/11/2025).

Chico menyebut, meski ada pemangkasan subsidi transportasi atau Public Service Obligation (PSO) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, tidak otomatis tarif layanan transportasi seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta naik. Menurutnya, besaran angka kenaikan tidak akan langsung signifikan demi menjaga keberlanjutan layanan.

Baca Juga: Subsidi Transportasi di Jakarta Dipangkas, Tarif Bus Transjakarta Naik 2026?

“Pemangkasan subsidi ini belum otomatis menyebabkan kenaikan tarif pada 2025. Keputusan kenaikan akan bergantung pada hasil kajian “ability to pay” (kemampuan bayar) dan “willingness to pay” (kemauan bayar) masyarakat, yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI. Wacana kenaikan kemungkinan baru terealisasi di 2026, dengan besaran yang masih dikaji—bukan langsung signifikan, tapi untuk menjaga keberlanjutan layanan,” ucapnya.

[ad_2]

Tarif Trump Sebagai Wake-up Call, Prabowo Singgung Soal BRICS dan OECD

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Presiden Prabowo Subianto menyebut kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai sebuah wake-up call atau peringatan bagi Indonesia. Foto/Dok

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebut kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai sebuah “wake-up call” atau peringatan bagi Indonesia untuk tidak terlalu bergantung pada satu pasar ekspor.Menurut Prabowo, kebijakan tarif Trump tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama ekonomi ke berbagai negara dan blok perdagangan internasional.

Hal itu diungkapkan Prabowo pada sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes) di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

“Bagi kami, ini adalah sebuah wake-up call, jadi saya katakan kepada tim saya dan saya akan bicara dengan para pebisnis, kita harus lebih efisien, kita harus lebih berani, kita harus lebih tidak selalu bergantung pada pasar yang mudah, oh Amerika Serikat, Amerika Serikat,” kata Prabowo.

Baca Juga: Soal Data Pribadi RI Jadi Bahan Negosiasi Tarif Trump, Ini Respons Prabowo

Ia menegaskan, saat ini Indonesia telah memperkuat kemitraan melalui sejumlah perjanjian ekonomi seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), dan tengah dalam proses menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Selain itu, Indonesia juga telah resmi bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). “Kami juga bergabung dengan OECD, kami telah meminta untuk bergabung, kami telah bergabung dengan BRICS , jadi kami yakin bahwa kami harus berada di semua pasar yang kami bisa,” ucap Prabowo.

Prabowo menekankan, sekalipun memperluas jangkauan global, pasar domestik tetap menjadi prioritas utama. Dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa, Ia menilai penguatan daya beli masyarakat akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

[ad_2]

Gugatan SK Menkum soal Kepengurusan PPP Tak Dilayangkan jika Mardiono Legawa

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Kubu Agus Suparmanto memberi sinyal tak melayangkan gugatan hukum atas SK Menkum yang mengakui kepengurusan PPP di bawah Muhammad Mardiono ke PTUN. Syaratnya, Mardiono legawa. Ilustrasi/Dok Sindo

JAKARTA – Kubu Agus Suparmanto memberi sinyal tak melayangkan gugatan hukum atas SK Menteri Hukum (Menkum) yang mengakui kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah Muhammad Mardiono ke PTUN. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M Thobahul Aftoni menjelaskan, langkah itu bakal ditempuh bila Mardiono mau legawa mengakui kepemimpinan PPP di bawah Agus Suparmanto.

“Ya, kalau di sana (Mardiono) mau mengalah, ya mungkin bisa, itu mudah tidak akan ada gugatan. Ada titik temu,” ujar Toni saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025).

Toni berkata, pihaknya akan tetap melayangkan gugatan SK Menkum kepengurusan Mardiono. Sebab, kata dia, SK Menkum itu tak memenuhi syarat pada poin 6 Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017.

Baca Juga: PPP Tegaskan Mardiono Terpilih Sah Jadi Ketua Umum lewat Muktamar X

Klausul itu menerangkan bahwa pengajuan kepengurusan partai harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik.

[ad_2]

Jawaban Purbaya usai Disebut Bahlil Salah Baca Data Soal Harga Asli LPG 3 Kg

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Respons Menkeu Purbaya usai disebut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia salah membaca data terkait harga asli LPG 3 Kg bersubsidi. Foto/Dok

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya salah membaca data terkait harga asli LPG 3 kg bersubsidi . Purbaya menyatakan, pihaknya akan mempelajari ulang data tersebut untuk memastikan kebenarannya.

“Saya sedang pelajari. Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angin dari hitungan staff saya. Nanti kita lihat di mana salahnya. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama,” kata Purbaya disela kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga: Purbaya Blak-blakan Harga Sebenarnya dari BBM, LPG 3 Kg, Solar, hingga Pupuk

Namun demikian, Menkeu Purbaya menegaskan, bahwa perbedaan angka bisa saja terjadi karena perbedaan metode perhitungan. Menurutnya, perbedaan dalam membaca data bisa berasal dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan.

“Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek, dari akuntan kan kadang-kadang beda caranya nulisnya. Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus bisa uang nambah,” jelasnya.

[ad_2]

PSSI Kecewa Surat Protes Soal Wasit Kuwait Tak Direspons AFC

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

JAKARTA – PSSI dibuat kecewa karena AFC tidak merespons surat protes soal penunjukan wasit asal Kuwait di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia . Padahal, PSSI ingin wasit yang memimpin pertandingan Timnas Indonesia berasal dari negara netral.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Arab Saudi dan Irak di babak keempat. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya dengan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober, kemudian menantang Irak pada 12 Oktober mendatang.

Pada laga melawan Arab Saudi, wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ali diketahui akan memimpin pertandingan tersebut. Seluruh perangkat pertandingan mulai dari asisten wasit hingga petugas VAR juga berasal dari Kuwait. Situasi ini dinilai memberatkan Timnas Indonesia karena wasit yang ditunjuk berasal dari negara Timur Tengah seperti tuan rumah.

Baca Juga: Dadakan! Kiper PSM Makassar Reza Arya Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Nah, PSSI pun sejatinya sudah melayangkan protes terkait penunjukan wasit asal Kuwait tersebut kepada AFC. PSSI ingin wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia di babak keempat berasal dari negara netral. Akan tetapi, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengungkapkan bahwa sampai saat ini surat protes tersebut tidak direspons oleh AFC.

[ad_2]

Sidang Memanas, Nikita Mirzani Protes Jaksa Soal Contoh Cyberbullying

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan atas kasus dugaan pengancaman dan TPPU dengan agenda keterangan saksi ahli di PN Jaksel pada Kamis (2/10/2025). Foto/Annastasya.

JAKARTA – Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan atas kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan agenda keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (2/10/2025).

Dalam sidang kali ini, dihadirkan dua saksi, salah satunya dari ahli hukum ITE, Andy Widianto. Di tengah persidangan, suasana pun sempat memanas saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan sejumlah pertanyaan pada saksi ahli, salah satunya permasalahan cyberbullying.

Baca juga: Rayakan Hari Batik, Nikita Mirzani Kenakan Outfit Elegan di Sidang Lanjutan PN Jaksel

JPU memberikan contoh pada saksi ahli terkait tindakan cyberbullying yang dilakukan seorang public figure dengan banyaknya pengikut media sosial yang dimiliki. Nikita pun merasa contoh kasus yang diungkap JPU ini mengarah padanya.

Mendengar hal itu, ibunda Laura Meizani ini membantah perkataan JPU hingga menyebut ucapan tersebut sebagai fitnah.

Baca juga: Nikita Mirzani Kangen Liburan Bareng Anak: Aku Sudah Buluk di Penjara

[ad_2]

FSPPB Minta Klarifikasi Menkeu Purbaya soal Pernyataan ‘Kilang Dibakar’

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Presiden FSPPB Arie Gumilar. FOTO/dok.SindoNews

JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta kejelasan atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI (30/9) yang menyebut ‘ada beberapa kilang dibakar’. FSPPB menilai pernyataan tersebut berpotensi multitafsir dan dapat merusak reputasi.

Presiden FSPPB Arie Gumilar menekankan bahwa setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik membawa konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas institusi. Pernyataan yang tidak didukung fakta investigasi teknis dan hukum yang jelas berisiko menimbulkan kesan keliru di tengah publik.

“Karena itu, FSPPB meminta agar pernyataan itu segera diluruskan dengan penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Arie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (1/10).

Baca Juga: Purbaya Desak Pertamina Ngebut Bangun Kilang: Itu Memang Kewajiban Mereka

Lebih lanjut, Arie menegaskan bahwa jika tidak didukung bukti faktual, pernyataan tersebut perlu dikoreksi untuk menjaga martabat pekerja, perusahaan, dan negara.

Di sisi lain, FSPPB juga menyoroti kompleksitas dari pembangunan dan revitalisasi kilang minyak. Arie menjelaskan, proyek strategis berskala besar seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) bukanlah proses yang sederhana.

“Pembangunan kilang bukan semata urusan teknis, melainkan bagian dari pembangunan peradaban industri yang membutuhkan investasi besar, dukungan lintas sektor, serta kesabaran jangka panjang,” jelasnya.

[ad_2]

Panggil Kepala BGN soal Maraknya Kasus Keracunan MBG, Prabowo: Kita Atasi

Tinggalkan komentar

[ad_1]

loading…

Presiden Prabowo Subianto menanggapi maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah. Dia segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Foto: Dok Sindonews

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi maraknya kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah. Dia segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

“Saya baru dari luar negeri, 7 hari saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” ujar Prabowo di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur usai lawatan 4 negara, Sabtu (27/9/2025).

Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Qodari: Pemerintah Tidak Buta dan Tuli

“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” sambungnya.

Dia meminta untuk waspada, jangan sampai masalah MBG ini dipolitisasi. Terlebih tujuan MBG untuk anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan.

[ad_2]